Pada sidang kasus dugaan penipulan disertai pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel dengan agenda pembacaan amar putusan pada akhir mei lalu di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, majelis hakim memvonis 3 terdakwa, Direktur Utama First Travel Andika Surachman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah, subsider 8 bulan kurungan, Direktur Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara dan denda 10 miliar, subsider 8 bulan kurungan, dan Direktur Keuangan Siti Nuraida Hasibuan 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar, subsider 8 bulan kurungan.

 

Tak hanya memberikan vonis yang berat, majelis hakim juga memutuskan bahwa asset-aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel disita oleh Kejaksaan. Artinya seluruh asset menjadi milik Negara dan hasilnya dimasukkan kas Negara. Hal ini sesungguhnya bukan yang pertama kali, pada kasus pailit milik Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Pandawa Grup, asset milik perusahaan dan direkturnya, Nuryanto juga menjadi milik Negara.

 

Tetapi keputusan perampasan asset tersebut berdampak pada terhambatnya proses perdata niaga yang sedang dijalani oleh First Travel juga Pandawa. PKPU (Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) First Travel baru akan usai bila dilakukan homologasi atau perdamaian. Sementara sekarang ini  Pandawa menjalani proses kepailitan.

 

Pada kasus First Travel yang mengganjar ketiga pemilik dengan hukuman penjara dan denda, perkara pidana tersebut terdaftar dengan nomor perkara 83/Pid.B/2018/PN.Dpk untuk terdakwa Andika Surachman dan Annisa Hasibuan pada Pengadilan Negeri Depok. Sementara untuk Kiki Hasibuan terdaftar dengan nomor perkara 83/Pid.B/2018/PN.Dpk untuk terdakwa Kiki Hasibuan.

 

Untuk perkara niaganya terdaftar pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst. Sementara pada kasus Koperasi Pandawa perkara pidananya terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk hingga 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. sebenarnya perkara niaganya adalah hasil dari pembatalan homologasi dari perkara 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst.

 

Sexio Noor Sidqi sebagai salah satu pengurus PKPU First Travel mengatakan bahwa dibutuhkan sinkronisasi bagi dua jenis kasus ini. Bila dari segi material serta ketentuan hukum acara belum ada solusi, maka harus dicari titik temunya. Untuk itu berbagai pihak harus melakukan pertemuan, yaitu kemkumham, pengadilan, curator, kejaksaan, polisi, penegak hukum, dan stakeholder.

 

Tanpa koordinasi, Sexio menambahkan bahwa para kreditor kemungkinan tak akan mendapatkan apa pun. Selain itu dirinya menilai adanya keterdesakan untuk melakukan sinkronisasi bagi dua kasus judi togel tersebut karena UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi dasar perampasan asset. Selain kasus korupsi, TPPU juga dilakukan pada pengumpulkan dana masyarakat, investasi, dan sebagainya.

 

Pada kasus First Travel menurut Sexio faktnya Negara tak mengalami kerugian. Jadi yang paling dirugikan adalah para kreditor bila asset dirampas Negara. Penyidik telah mengumpulkan 820 barang bukti First Travel, sementara yang telah dirampas sekitar 529 barang bukti, antara lain apartemen, rumah mewah, kantor, rekening, gaun rancangan desainer internasional, dan mobil mewah yang ditaksir nilainya mencapai 25 miliar.

Berikutnya dalam proses PKPU terdapat 63 ribu jamaah yang telah menyetorkan uang dengan nilai tagihan hingga 1.1 triliun rupiah. Hingga saat ini para korban penipuan agen travel tersebut menghendaki uangnya dikembalikan. Ini sebagaimana yang dikatakan Luthfi Yazid, anggota tim kuasa hukum yang mewakili para korban. Karena itu Luthfi mengupayakan agar Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim mempertimbangkan karena para jemaah berusaha menempuh upaya perdata melalui PN Jakarta Pusat.