Sejumlah ekonomi memberikan pendapat mereka kalau pemerintah tetap tak boleh lengah untuk mengawal penyaluran bantuan sosial tunai atau BST untuk para masyarakat yang terdampak covid 19 khususnya di Jabodetabek tahun depan.

Ekonom Minta Pemerintah Tidak Lengah Awasi Penyaluran BST

Seperti yang sudah diberitakan bahwa ada skema BST yang merupakan pengganti dari bantuan sosial atau bahasa sembako kepada warga Jabodetabek tahun 2020 ini. Direktur dari research center of reform on Economic (Core) Piter Abdullah berkata bahwa bantuan tunai dapat menghilangkan moral Hazard yang datang dalam bentuk korupsi. Karena itulah pengawasan dari pemerintah tetap dibutuhkan.

“walaupun BRT bukan berarti aman dari penyalahgunaan. Pemerintah hendaknya mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi supaya penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran dan tak disalahgunakan,” ungkapnya dilansir dari CNN Indonesia.

Akan tetapi dirinya menilai apabila bantuan tunai jauh lebih baik dibandingkan dengan bantuan non tunai seperti misalnya tembakau dikarenakan bantuan tunai bahkan mendorong perputaran ekonomi di masyarakat. “ transaksi tidak dikuasai hanya satu kelompok saja yaitu kelompok elite. Tapi terjadi secara lebih luas di masyarakat bawah dan melibatkan banyak UMKM,” begitulah dirinya menjelaskan.

Tidak cuma itu bahkan dirinya juga menilai kalau bantuan tunai dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan dari para penerima bantuannya karena masyarakat belum tentu memerlukan sembako seperti yang selama ini disalurkan. “Kalau diberi sembako cenderung tidak bermanfaat. Sementara Kalau diberi uang tunai masyarakat bisa menggunakan uangnya untuk kebutuhan yang jauh lebih mendesak,” paparnya.

Kelemahan BST Yang Lainnya

Pendapat juga ditambahkan oleh ekonom dari Institute for development of economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara yang mengatakan bahwa distribusi BST ini mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan biaya transfer. Lebih-lebih lagi kalau rekening penerima bantuan data hk 2020 adalah rekening dari bank swasta. Oleh karena itulah dirinya menyarankan kepada pemerintah memaksimalkan peran dari Bank BUMN untuk menekan biaya transfernya. 

“kalau menggandeng Bank Swasta tentu saja ada fee tambahan administrasi. Jadi ini pelajaran penting dari transfer subsidi gaji kemarin karena banyak yang menggunakan Bank Swasta ada fee-nya,” katanya. 

Akan tetapi dirinya sepakat dengan pendapat yang dinyatakan oleh Piter, bahwa dirinya juga merasa BST ini jauh lebih baik daripada pemberian sembako. Pemerintah dapat mengawasi dengan mudah aliran dana dari BRT ini karena semua data sudah terekam di perbankan. “ bantuan sosial berbentuk transfer tunai dari sisi pengawasan jauh relatif lebih mudah. Semua transaksi terekam di data perbankan jadi jumlah yang ditransfer bisa sampai ke penerima tanpa berkurang nilainya,” jelasnya lagi.

Kondisi ini jelas berbeda dengan bantuan sembako diamati rawan terjadi Poles (mark up) nilainya. Misalnya saja beras yang tadinya seharga Rp8.000 per kg ditulis menjadi Rp10.000 per kg nya ketika pengadaan barang bantuan. Belum lagi bisa terjadi permainan ataupun Kongkalikong antara pejabat dengan pihak pihak ketiga yang mana bertugas untuk menyediakan produk sembakonya. Oleh karena itu, Bhima menyebutkan apabila negara lainnya sudah mulai meninggalkan bansos, dan sebenarnya mereka sudah mengarah ke transfer tunai seperti misalnya di Finlandia dan Amerika Serikat. 

“Kasus Menteri Sosial ini jadi pelajaran penting bahwa bantuan berbentuk barang sangat rawan dikorupsi,” pungkasnya. Muhajir Effendi selaku pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial mengatakan bahwa pemerintah akan mengubah skema penyaluran Bansos Jabodetabek mulai dari tahun depan dan rencananya penyaluran Bansos pada masyarakat yang terdampak virus Corona ini bakal berupa BST atau bantuan tunai.