Browsing: Politik

Aset First Travel menjadi milik Negara

Pada sidang kasus dugaan penipulan disertai pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel dengan agenda pembacaan amar putusan pada akhir mei lalu di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, majelis hakim memvonis 3 terdakwa, Direktur Utama First Travel Andika Surachman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah, subsider 8 bulan kurungan, Direktur Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara dan denda 10 miliar, subsider 8 bulan kurungan, dan Direktur Keuangan Siti Nuraida Hasibuan 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar, subsider 8 bulan kurungan.

 

Tak hanya memberikan vonis yang berat, majelis hakim juga memutuskan bahwa asset-aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel disita oleh Kejaksaan. Artinya seluruh asset menjadi milik Negara dan hasilnya dimasukkan kas Negara. Hal ini sesungguhnya bukan yang pertama kali, pada kasus pailit milik Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Pandawa Grup, asset milik perusahaan dan direkturnya, Nuryanto juga menjadi milik Negara.

 

Tetapi keputusan perampasan asset tersebut berdampak pada terhambatnya proses perdata niaga yang sedang dijalani oleh First Travel juga Pandawa. PKPU (Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) First Travel baru akan usai bila dilakukan homologasi atau perdamaian. Sementara sekarang ini  Pandawa menjalani proses kepailitan.

 

Pada kasus First Travel yang mengganjar ketiga pemilik dengan hukuman penjara dan denda, perkara pidana tersebut terdaftar dengan nomor perkara 83/Pid.B/2018/PN.Dpk untuk terdakwa Andika Surachman dan Annisa Hasibuan pada Pengadilan Negeri Depok. Sementara untuk Kiki Hasibuan terdaftar dengan nomor perkara 83/Pid.B/2018/PN.Dpk untuk terdakwa Kiki Hasibuan.

 

Untuk perkara niaganya terdaftar pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst. Sementara pada kasus Koperasi Pandawa perkara pidananya terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk hingga 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. sebenarnya perkara niaganya adalah hasil dari pembatalan homologasi dari perkara 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst.

 

Sexio Noor Sidqi sebagai salah satu pengurus PKPU First Travel mengatakan bahwa dibutuhkan sinkronisasi bagi dua jenis kasus ini. Bila dari segi material serta ketentuan hukum acara belum ada solusi, maka harus dicari titik temunya. Untuk itu berbagai pihak harus melakukan pertemuan, yaitu kemkumham, pengadilan, curator, kejaksaan, polisi, penegak hukum, dan stakeholder.

 

Tanpa koordinasi, Sexio menambahkan bahwa para kreditor kemungkinan tak akan mendapatkan apa pun. Selain itu dirinya menilai adanya keterdesakan untuk melakukan sinkronisasi bagi dua kasus judi togel tersebut karena UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi dasar perampasan asset. Selain kasus korupsi, TPPU juga dilakukan pada pengumpulkan dana masyarakat, investasi, dan sebagainya.

 

Pada kasus First Travel menurut Sexio faktnya Negara tak mengalami kerugian. Jadi yang paling dirugikan adalah para kreditor bila asset dirampas Negara. Penyidik telah mengumpulkan 820 barang bukti First Travel, sementara yang telah dirampas sekitar 529 barang bukti, antara lain apartemen, rumah mewah, kantor, rekening, gaun rancangan desainer internasional, dan mobil mewah yang ditaksir nilainya mencapai 25 miliar.

Berikutnya dalam proses PKPU terdapat 63 ribu jamaah yang telah menyetorkan uang dengan nilai tagihan hingga 1.1 triliun rupiah. Hingga saat ini para korban penipuan agen travel tersebut menghendaki uangnya dikembalikan. Ini sebagaimana yang dikatakan Luthfi Yazid, anggota tim kuasa hukum yang mewakili para korban. Karena itu Luthfi mengupayakan agar Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim mempertimbangkan karena para jemaah berusaha menempuh upaya perdata melalui PN Jakarta Pusat.

 

{ Add a Comment }

Erdogan Bakal Buka Kedutaan Palestina di Daerah Yerusalem Timur

Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, menyatakan bahwa negaranya akan kembali berniat membuka kedutaan di daerah Yerusalem Timur. Hal ini ia sampaikan pada hari Minggu, 17 Desember 2017. Pemimpin-pemimpin negara Islam yang mana tergabung dalam OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di dalam pertemuan luar biasa yang digelar pada tanggal 13 Desember tepatnya di Istanbul, Turki ini mendeklarasikan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Negara Palestina.

Melawan Klaim Amerika Serikat

Langkah yang diambil oleh para pemimpin negara OKI tersebut diambil sebagai sebuah bentuk perlawanan dari klaim yang diberikan presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mana sebelumnya menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. “Kami sudah mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota dari Palestina. Namun kami belum membuka kedutaan di sana dikarenakan Yerusalem sendiri masih dijajah,” ungkap Erdogan di pertemuan partainya, yakni Partai Keadilan dan Pembangunan pada Provinsi Karaman. Ia menambahkan, “Insha Allah kami akan membuka kedutaan di sana.”

Menteri Luar Neger Turki, Mevlut Cavusoglu, mengungkapan rencana dari Ankara yang akan membuka kedutaan besar di Yerusalem Timur pada Kamis, 14 Desember 2017. Sehari sesudah pertemuan tingkat tinggi luar biasa OKI yang mana mengecam rencana pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv menuju ke Yerusalem.

Langkah unilaterlal yang mana diambil oleh Presiden AS Kontroversial, Donald Trump, pada tanggal 6 Desember itu, sudah memicu kekerasan pada wilayah Palestina dan juga aksi protes dari berbagai belahan dunia.

Edrogan Cari Celah PBB Batalkan Keputusan Amerika

Erdogan juga mengatakan bahwa Turki saat ini sedang mencari celah di PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) untuk bisa membatalkan keputusan Presiden Trump yang sudah mengklaim sepihak bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. “Kami akan mencoba untuk pembatalan atas keputusan tidak adil ini pertama di Dewan Keamanan PBB. Apabila diveto, maka kami membawanya ke Majelis Umum,” ujarnya dilansir dari CNN Indonesia.

Kemungkinan upyaa ini terhambat sangat besar dikarenakan AS adalah anggota tetap DK PBB, yakni pihak yang memiliki hak veto. Selain AS ada empat negara lainnya misalnya Perancis, Inggris, China, dan Rusia. keempat negara tersebut sudah secara official menyatakan penolakannya pada keputusan Trump. Pengakuan AS ini amat sangat controversial dikarenakan dianggap menutup pintu perdamaian antara Palestina dan Israel, dua negara yang sudah lama berseteru dan memperebutkan kota Yerusalem sebagai ibu kota masing-masing.

Perebutan kota suci untuk umat Muslim dan juga Kristen tersebut sudah dimulai sejak lama. Israel akhirnya berhasil juga merebut Yerusalem ketika perang Timur Tengah di tahun 1967 silam. Kemudian mereka juga mencaplok daerah itu, namun tak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Guna menegaskan penolakan itu, tidak ada negara ceme online  asing mana pun yang mendirikan kantor perwakilannya untuk Israel di Yerusalem.

Trump juga dikecam oleh dunia sejak dirinya mengklaim secara sepihak bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Dan kecaman itu datang termasuk dari Indonesia di mana mayoritas penduduknya muslim dan ingin mendukung saudara-saudara muslimnya yang ada di Palestina. Bahkan sampai ada aksi Bela Palestina yang sudah digelar pada hari Minggu, kemarin, 17 Desember 2017. Masyarakat menggelar aksi itu guna solidaritasnya pada warga Palestina yang sedang mengalami ketidakadilan. Dan juga masyarakat berharap Indonesia bisa membantu masyarakat Palestina di sana guna mendapatkan kemerdekaannya dan mendapatkan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

{ Add a Comment }

Terungkap, Pengacara Setnov Ternyata Pernah Gagal Jadi Pemimpin KPK

Pada Kamis (16/11) malam kemarin, perhatian publik kembali tersorot kepada Ketua DPR-RI, Setya Novanto alias Setnov. Tersangka korupsi mega proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah itu mengalami kecelakaan tunggal saat hendak memenuhi panggilan KPK setelah beberapa kali mangkir hingga mendadak menghilang. Di tengah kekacauan, munculah pengacara Setnov yakni Fredrich Yunadi yang dianggap malah memperkeruh.

 

Sosok Fredrichsudah muncul saat KPK pertama kali menetapkan Setnov sebagai tersangka pada 17 Juli 2017, meskipun dirinya bisa bebas dari tudingan dengan misterius di praperadilan. Dan pada kasus kecelakaan Setnov kemarin, Fredrichmenjadi kelakar banyak orang karena berbagai pernyataan kontroversialnya. Di mana Fredrich sempat menyebut kalau mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Setnov dalam kondisi hancur, rusak parah hingga adanya benjolan sebesar bakpao di kepala dan penuh darah Ketua Umum Partai Golkar itu.

 

Faktanya, mobil Setnov hanya mendapatkan kerusakan di bagian bumper depan dan bahkan ¾ bodi mobil masih mulus. Sementara benjolan bakpao sama sekali tak terlihat termasuk luka-luka memar di wajah lainnya. Tak heran kalau sosok Fredrich menjadi bahan lelucon di dunia maya. Bahkan saat publik mengkritisi perban dan infus Setnov yang janggal karena merupakan infus untuk bayi,Fredrich dengan santai berucap, “Ya boleh ajalah. Karena kan dia memang bayi. Dia tidur melulu, kagak pernah bangun.”

 

Penelusuran jejak karier Fredrich sebagai pengacara pun menguak fakta mengejutkan. Dilansir CNN Indonesia, Fredrich ternyata pernah mendaftar sebagai calon komisioner KPK pada tahun 2010. Saat seleksi calon pimpinan KPK periode 2010-2015, Fredrich lolos ke tahapan psikotes bersama 11 calon lainnya. Namun Fredrich gagal dan kemudian Busyro Muqqodas yang terpilih. Sudah jadi pengacara sejak tahun 1994, Fredrich pernah jadi kuasa hukum koruptor RJ Lino atas kasus dugaan korupsi Pelindo II.

 

Kritikan Ahli Hukum Untuk Fredrich Yunadi

 

Terbaru, Fredrich berencana melaporkan KPK ke pengadilan HAM internasional karena ikut serta dalam proses perawatan Setnov yang dipindahkan ke RSCM hari Jumat (17/11). Bahkan Fredrich menyebut kalau KPK tidak bisa memeriksa Setnov tanpa adanya izin Presiden Jokowi. Hal ini membuat ahli hukum pidana yakni Abdul Fickar Hadjar menuding Fredrichdengan dugaan melawan hukum.

 

Menurut Fickar, KPK yang harus meminta izin Presiden adalah hal yang melawan akal sehat karena soal izin itu gugur dengan Pasal 245 UU MD3 di mana ada pengecualian bagi tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme. Fickar juga menyindir Setnov yang dalam menghadapi proses hukum malah mengikuti nasihat pengacara, bukannya patuh pada hukum negara mengingat dirinya adalah pemimpin salah satu lembara tertinggi di Indonesia, seperti dilansir Detik.

 

Senada dengan Fickar, pakar hukum tata negara Prediksi bola yang juga mantan Ketua MK, Mahfud MD, malah menertawakan rencana Fredrich. Melalui cuitannya di Twitter, Mahfud menyebut bahwa pengadilan HAM internasional hanya akan mengadili Genosida dan kejahatan kemanusiaan, bukannya mengurusi kasus Setnov.

 

Tunggu Kesimpulan Dokter, Setnov Dibawa ke Rutan

 

Mengenai kondisi Setnov, rupanya sudah melakukan rangkaian pemeriksaaan MRI dan CT scan pada Jumat (17/11) malam.Untuk bisa menahan Setnov dan menggiringnya ke Rutan (Rumah Tahanan), KPK tinggal menunggu keputusan dokter. “Apakah masih dibutuhkan observasi dalam beberapa hari ke depan atau dapat dilakukan pemeriksaan dan penahanan lanjutan di rutan KPK, akan ditentukan kemudian,” jelas Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah hari Sabtu (18/11).

{ Add a Comment }